Minggu, 15 Mei 2011

Warga Minta Armada Layanan KTP Keliling Ditambah

Layanan KTP mobile yang dilakukan oleh Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemkot Jakarta Utara diserbu warga. Rata-rata yang datang itu mengaku memanfaatkan waktu itu karena sebelumnya mereka mengaku kecewa gara-gara jaringannya ngadat kartu identitasnya belum jadi. “Alhamdulillah, berkat layanan KTP mobile di RW 6 Rawa Badak Selatan, Koja KTP saya langsung jadi. Kalau kemarin saya sempat bolak-balik rumah kelurahan, tapi kali ini cepat sekali, mudah-mudahan ke depan tidak terulang lagi,” jelas Maman, Warga RT 2 RW 06,Rawa Badak Selatan.

Diakui Maman, selain dirinya juga manfaatkan layanan KTP Mobile, warga lainnya juga sama. Ini sengaja dilakukan karena mereka khawatir jika diurus dikelurahan nanti akan mengalami hal yang sama sehingga pembuatan KTP akan terlambat. “KTP ini akan saya gunakan untuk memperpanjang STNK jadi meski buru-buru, untung ada layanan Jemput bola juga nggak mungkin saya akan didenda karena terlambat mengurus surat-surat kendaraan,”ungkapnya.

Sedangkan Syarif,33, warga lainnya meminta kepada pemerintah untuk menambah armada mobil layanan KTP. Permintaan ini karena layanan tersebut sangat diminati warga sehingga harus ditambah satu atau dua kendaraan lagi. “Kalau Cuman dua, saya lihat kurang seharusnya tambah satu atau dua lagi biar layanan lebh cepat lagi,”jelasnya.

Menanggapi permintaan warga ini, Kadis Dukcapil DKI Jakarta Frangky Panjaitan mengatakan pihaknya tahun ini akan menambah lagi satu armada KTP mobile untuk meningkat pelayanan masyarakat. Jika armada ditambah satu, maka setiap sudin sudah mempunyai 3 armada KTP Mobile. “Untuk mempercepat pelayanan KTP dan KK bagi warga serta mensukseskan penerapan E-KTP, pihak Disdukcapil akan menambah satu armada KTP mobile disetiap sudin. Dengan memiliki 3 armada tadi diharapkan mampu mengakomodir urusan warga dalam pelayanan kependudukan” ujar Frangky Panjaitan didampingi Kasudin Dukcapil Pemkot Jakut Edison Sianturi dan Lurah Rawa Badak Selayan Muhammad Maibu.

Diakui Frengki, Dinas Kependudukan juga akan ditambahan komputer dari Departemen Dalam Negeri ke guna mensukseskan E-KTP kepada kelurahan-kelurahan yang jumlah penduduknya padat dan pelayanannya ramai setiap hari. Dengan penambahan sarana tadi bisa memberikan kepuasan pelayanan bagi warga serta pelaksanaan E-KTP berjalan lancar.

Masyarakat Dukung Pemberlakukan Jam Operasional Trailer

CILINCING- Masyarakat maupun pengguna jalan di titik akses jalan yang banyak dilalui truk trailer mendukung rencana Pemda DKI Jakarta untuk memberlakukan jam operasional truk kontainer apalagi truk-truk yang melintas diakses jalan pemukiman warga. "Kami dukung niat Pemda DKI Jakarta untuk memberlakukan jam operasional truk trailer ini, Selama ini mereka banyak merugikan masyarakat seperti jalan jadi rusak dan pemicu kecelakaan hingga memakan korban jiwa" tutur Edi 45, warga Jalan Plumpang-Semper, Koja Jakarta Utara.

Begitu juga disampaikan sejumlah pengurus RW dan tokoh masyarakat di Jakarta Utara untuk meminta jam khusus bagi truk-truk trailer yang melintas di jalan akses pemukiman warga. Mengingat tingginya tingkat kecelakaan, hukum yang lemah terhadap pelaku kecelakaan serta menjadi biang keladi kemacetan dan rusaknya jalan. "Pada tahun 90 an, Jalan Raya Plumpang-Semper, Jalan Raya Tugu dan Jalan Raya Tipar Cakung hanya malam hari truk yang boleh melintas, tapi sekarang engga punya waktu mereka melintas" kata Ramlan tokoh masyarakat Koja.

Ia juga meminta agar pengusaha angkutan tidak memikirkan keuntungan sendiri, apalagi mengancam untuk mogok massal hingga berdampak kemacetan. "Carikan solusi buat jalan khusus seperti di Cacing, kalau tidak akan berhadapan dengan masyarakat" tungkasnya. Beberapa waktu  Sekretaris Kehumasan Pelindo II Hambar Wiyadi meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali dampak dari pemberlakukan tersebut  agar pembatasan dan pemberlakukan itu tidak mengganggu produktivitas kegiatan pelabuhan. Dan pembatasan dilakukan secara bertahap tidak langsung 17 jam.

Begitupun disampaikan Soedirman Ketua Organda DKI Jakarta yang menilai pemberlakukan jam operasional kontainer ini sangat merugikan dan berencana akan melakukan mogok massal. "Jika itu diberlakukan akan berdampak kerugian besar bagi penguasaha angkutan kontainer" ujarnya. (tim jakarta 6)