Kamis, 14 Juli 2011

Saluran Air Jalan Kramat Jaya Tahun ini Bakal Diperbaiki!

SEMPER BARAT- Saluran air di sepanjang Jalan Raya Kramat Jaya, Semper Barat atau sisi Utara tahun 2011 ini akan dilakukan perbaikan  normalisasi. Pasalnya saluran air sepanjang 1KM ini sangat ditunggu-tunggu warga sebab sering kali menjadi genangan air ke jalan saat hujan turun atau air pasang.

Hal ini disampaikan M.Rifik Abdullah Kasudin PU Air Jakarta Utara saat dihubungi jakartautara.com hari ini. "Tahun ini saluran air di Jalan Kramat Jaya wilayah Semper Barat, akan dilakukan normalisasi. Dan proses pelaksanaannya diperkirakan bulan September karena masih dalam proses lelang" ujar M Rifik Abdullah.

Ditambahkan, Rifik jika nanti normalisasi saluran ini selesai di lakukan, warga di sekitar diharapkan untuk menjaga dan merawatnya, supaya saluran air terpelihara dengan baik sehingga air di saluran itu cepat mengalir.Rohman 36, Anggota LMK Semper Barat, sangat berterima kasih atas perhatian pihak Sudin yang sudah merealisasikan usulan warga yang ditinggal disepanjang jalan itu. "Memang saat ini warga sedang menunggu-nunggu kapan saluran air ini diperbaiki, mudah-mudahan cepat direalisasikan" ujarnya.

Warga Minta Jabatan Lurah Kosong Diisi, Pelayanan Terhambat

KEBON BAWANG- Warga di sejumlah kelurahan di Jakarta Utara yang lowong meminta kepada pemko Jakarta Utara segera mengisi kekosongan. Meskipun pihak Pemko Jakarta Utara telah mengisi dengan pejabat sementara akan tetapi bagi warga tetap membutuhkan lurah mengingat untuk mengurus surat-surat penting yang berhubungan langsung pada lurahnya.

"Memang sih di kelurahan sudah ada pejabat Plh, tapi kan tidak selamanya ada dikantor, meski harus menunggu dan mencari-cari " ujar Ria 34, warga Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. hal senada disampaikan, Asmuri 39, warga RW 4 Ancol yang juga tidak memiliki kepala kelurahan. Meski sudah ada pejabat sementaranya dari kecamatan, namun dalam pengurusan surat harus mencarinya ke kecamatan atau menunggu waktu yang tak pasti.
"Kalau bisa cepat dilantik, kasihan mas! kalau urusan mendadak yang membutuhkan langsung lurahnya harus mencari-cari" ujarnya.
Sementara itu, Fhilis Sudianto tokoh masyarakat Kalibaru dan pengamat sosial dan pemerintahan Jakarta Utara menjelaskan, memang untuk penempatan lurah merupakan wewenang pemko Jakarta Utara. Tetapi alangkah baiknya sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari, sehingga saat lurah pensiun atau naik jabatannya sudah ada gantinya. Saat ini ada 3 kelurahan yang posisinya lowong yakni kelurahan Kebon Bawang, Lagoa dan Ancol. Sementara untuk Wakil Lurah yang lowong kelurahan Sunter Jaya, Lagoa dan Semper Timur.
Masa Jabatan Jabatan Lurah Di Jakut Sampai 10 Tahun
Disaat sejumlah kelurahan lowong lurahnya, namun ada juga masa jabatan lurah mencapai 8 hingga 10 tahun.Selain menghambat calon-calon lurah yang berprestasi atau berkinerja baik, juga berdampak kejenuhan pegawai atau karyawan serta masyarakat memberikan informasi pembangunan lingkungannya. "Presiden saja jabatannya sampai lima tahun, itupun harus kembali dipilih langsung ! kasihan dong kalau lurah harus menjabat hingga bertahun-tahun " ujarnya. (Bian)

Senin, 11 Juli 2011

Belasan Angkot Terjaring Operasi Patuh Jaya Di Koja

KOJA- Belasan angkutan umum seperti KWK dan Metromini terjaring operasi Patuh Jaya 2011 yang digelar hari ini. Angkutan umum yang ngetem disembarang tempat dan menjadi sumber kemacetan langsung ditindak. Operasi hari pertama ini digelar di Simpang Lima  Semper , Koja Jakarta Utara.

AKP Gatot Suyanto, Kanitlantas Polsek Koja menjelaskan, operasi patuh yang digelar serentak ini bertujuan agar masyarakat patuh pada peraturan lalulintas. Baik itu pengemudi sepeda motor, angkutan umum, kendaraan pribadi dan lainnya. "Untuk operasi ini kita pilih kawasan Simpang Lima Semper, selain membuat kawasan ini tertib dan lancar juga efek jera kepada awak sopir yang sengaja melanggar rambu lalulintas dikawasan itu" jelasnya.

Ditambahkan, Kawasan Simpang Lima Semper merupakan sentral dari berbagai akses jalan, jika ditempat ini semerawut dan macet berdampak kesemua akses jalan. Oleh karena itulah pihak melakukan operasi dari mulai angkot mangkal, ngetem di rambu larangan, ojek motor mangkal serta pengemudi yang melintas yang melanggar peraturan seperti tak memakai helm atau tidak menyalakan lampu. Samsudin 34, warga Simpang Lima Semper sangat senang adanya operasi di wilayahnya. Kawasan itu menjadi lancar, tidak ada angkot yang mangkal seenaknya yang menimbulkan kemacetan. "Kalau bisa dirazia setiap bulan mas! supaya sopir angkot yang mangkal itu jera dan kapok" ujarnya.

Dalam operasi patuh Jaya 2011 ini sedikitnya ada 15 angkot yang terpaksa harus ditilang karena melanggar peraturan lalulintas disamping puluhan pengendara sepeda motor yang tak menggunakan perlengkapan berlalulintas dan surat kendaraannya.

Minggu, 10 Juli 2011

Wali Murid Minta Pengawasan Sekolah Jelang Tahun Ajaran Baru

CILINCING- Besok dimulainya tahun ajaran baru bagi siswa/i SD,SMP dan SMU. Berbagai persiapan dilakukan orangtua murid untuk bisa masuk ke sekolah. Dari mulai membeli baju seragam sekolah serta peralatan dan perlengkapannya. Namun mereka berharap pada tahun ajaran ini pihak sekolah tidak ada lagi biaya gono-gini dengan alasan apapun.

"Kalau bisa ada pengawasan langsung dari instansi agar pihak sekolah tak melakukan pungutan, terutama masalah uang buku atau seragam batik sekolah" tutur Eni 35, warga Cilincing, Jakarta Utara.

Hal senada disampaikan Henni 45, warga Kampung Nelayan Marunda, Cilincing. Dirinya berharap agar ada pengawasan dan peninjauan langsung ke sekolah-sekolah supaya instansi yang berwenang bisa mengetahui persis. "Paling tidak setiap bulannya datang mengawas dan melakukan tatap muka dengan orangtua murid" ujarnya.

Beberapa waktu lalu Dwi Rio Sembodo Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta menjelaskan tidak dibenarkan adanya pungutan-pungutan kepada siswa/i yang duduk dibangku SD dan SMP. Pasalnya persoalan pendidikan sudah dianggarkan. Dan jika memang masih ada sekolah-sekolah negeri yang meminta pungutan segera melaporkan ke instansi terkait atau ke komisi E DPRD DKI Jakarta.(bian)