TANJUNG PRIOK- Banyak kelurahan di Jakarta Utara yang kosong keberadaan pamongnya seperti camat dan lurah. Akibatnya pelayanan masyarakat terabaikan. Warga Jakarta Utara meminta kepada Pemda DKI Jakarta atau Pemko Jakarta Utara dalam pengisian kekosongan pejabat maupun rotasi diharapkan bisa lebih memberikan figur pamong yang bermasyarakat, berorientasi kepentingan pelayanan serta tak berpegang pada waktu jam kerja.
"Jadi jangan sosok Lurah yang banyak keluar rapat,naik jabatan karena punya kedekatan, apalagi jika sudah tepat jam kerja langsung pulang yang kemudian menghambat pelayanan" ujar Dimas 31, warga Sungai Bambu.
Hal senada disampaikan Triyadi 32, warga Lagoa, Koja. Meskinya kekosongan lurah ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan agar masyarakat mudah menemukan lurahnya. "memang sih sudah ada Plh, tapikan punya batasan kewenangan" ujarnya.
Menanggapi hal ini Hj Neneng Hasanah anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta seyogyanya Pemda DKI Jakarta dalam hal ini BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sudah mempersiapkan diri figur lurah atau camat yang memang berorientasi untuk kepentingan masyarakat serta tak menghambat pelayanan. Seperti di Kelurahan Kebon Bawang,Ancol dan Lagoa yang kosong lurahnya hingga berlarut-larut.
"harusnya BKD sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ketika ada pejabat yang masuk pensiun sudah cepat ada gantinya" tutur politisi Partai Demokrat.Begitupun dengan figur yang akan diberikan kewenangan bakal orang-orang yang nantinya jadi lurah atau camat adalah berprestasi dalam membina warganya dan siap menjadi pelayanan masyarakat yang sesuai karier pengabdiannya.
" kaya beberapa waktu lalu, ada kompetisi sepakbola, warga sudah mengundang camat dan lurah namun tidak datang. Bagaimana mau dikenal warga. Giliran ada persoalan tawuran baru dekat pada warganya" ujar Neneng. Begitupun banyak agenda rapat-rapat yang meskinya bisa diwakilkan, akhirnya banyak pelayanan masyarakat terhambat. (bian)
"Jadi jangan sosok Lurah yang banyak keluar rapat,naik jabatan karena punya kedekatan, apalagi jika sudah tepat jam kerja langsung pulang yang kemudian menghambat pelayanan" ujar Dimas 31, warga Sungai Bambu.
Hal senada disampaikan Triyadi 32, warga Lagoa, Koja. Meskinya kekosongan lurah ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan agar masyarakat mudah menemukan lurahnya. "memang sih sudah ada Plh, tapikan punya batasan kewenangan" ujarnya.
Menanggapi hal ini Hj Neneng Hasanah anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta seyogyanya Pemda DKI Jakarta dalam hal ini BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sudah mempersiapkan diri figur lurah atau camat yang memang berorientasi untuk kepentingan masyarakat serta tak menghambat pelayanan. Seperti di Kelurahan Kebon Bawang,Ancol dan Lagoa yang kosong lurahnya hingga berlarut-larut.
"harusnya BKD sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ketika ada pejabat yang masuk pensiun sudah cepat ada gantinya" tutur politisi Partai Demokrat.Begitupun dengan figur yang akan diberikan kewenangan bakal orang-orang yang nantinya jadi lurah atau camat adalah berprestasi dalam membina warganya dan siap menjadi pelayanan masyarakat yang sesuai karier pengabdiannya.
" kaya beberapa waktu lalu, ada kompetisi sepakbola, warga sudah mengundang camat dan lurah namun tidak datang. Bagaimana mau dikenal warga. Giliran ada persoalan tawuran baru dekat pada warganya" ujar Neneng. Begitupun banyak agenda rapat-rapat yang meskinya bisa diwakilkan, akhirnya banyak pelayanan masyarakat terhambat. (bian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar